sarah yunita

Writer, Editor, and Director in indonesia

sarah yunita

Writer, Editor, and Director in indonesia

Visit my website

Pemangkasan tunjangan kinerja ruang (TKD) tidak diberlakukan bagi segala pekerja negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Tersedia kurang lebih golongan PNS yang tetap mendapatkan TKD penuh, yaitu PNS yang tersangkut langsung sungguh-sungguh perlakuan Covid-19. Hal hal itu diatur dalam Tata tertib Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 mengenai Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Perlakuan Covid-19 yang diteken Gubernur Anies Baswedan pada 19 Mei 2020.

Pasal dua Ayat 1 Pergub tersebut menyebutkan keturunan PNS yang menggaplok Covid-19 dan tidak akan dipangkas TKD-nya, yakni:

- Stamina kesehatan dan daya penunjang kesehatan yang langsung menangani Covid-19 di rumah perih umum daerah (RSUD) atau pusat kesehatan tubuh masyarakat (puskesmas) DKI

- Petugas yang terperosok langsung dalam penanggulangan wabah Covid-19.

Tua-tua tim perangkat ruang (SKPD) harus menceritakan daftar nama PNS dan calon PNS di SKPD-nya yang berhak menerima TKD penuh karena mengekang Covid-19 kepada Anies melalui Sekretaris Wilayah.

Usulan nama PNS dan calon PNS itu nantinya hendak diverifikasi oleh menyunggi pelaksanaan tambahan gaji PNS. Daftar identitas yang diverifikasi hendak diajukan Sekda DKI kepada Anies. Ruang nama yang disetujui Anies nantinya hendak ditetapkan melalui dekrit Sekda. Kepala Lembaga Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Chaidir menunjukkan, pihaknya saat berikut masih menunggu hewan memverifikasi usulan sekitar kepala SKPD. Aku sedang tunggu tindasan usulannya. Ada kurang lebih (usulan) sedang dicek kembali. (TKD PNS Dinas) Kesehatan sungguh pasti (tidak dipangkas), terutama di RSUD dan puskesmas, ujar Chaidir saat dihubungi, Jumat (29/5/2020).

Berdasarkan Pergub Nomor 49 Tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta memilih lantai marmer memangkas 25 persen TKD PNS, sementara 25 pembasuh tangan lainnya ditunda pembayarannya. Selain itu, Pemprov DKI juga memenggal 25 persen semangat pemungutan pajak ruang dan menunda pembayaran 25 persen yg lain, serta tidak meruncit tunjangan transportasi pengurus struktural. Seluruh nilaian tersebut dialihkan utk penanganan Covid-19 hewan dampaknya.